Amandemen Bipartisan Ancaman Pengawasan Plat Nomor Otomatis di AS: Prioritaskan Privasi

      Teknologi Pembaca Plat Nomor Otomatis (ALPR) telah menjadi alat yang semakin umum dalam penegakan hukum dan manajemen lalu lintas di banyak negara. Namun, penggunaannya memicu perdebatan sengit terkait privasi dan pengawasan massal. Baru-baru ini, sebuah amandemen bipartisan di Amerika Serikat diajukan untuk secara signifikan membatasi penggunaan teknologi ini, berpotensi mengakhiri program ALPR di tingkat negara bagian dan lokal di seluruh negeri, kecuali untuk keperluan pembayaran tol.

      Amandemen ini, yang pertama kali diungkap oleh WIRED, disponsori oleh Representative Scott Perry, seorang Republikan dari Pennsylvania, dan Representative Jesús “Chuy” García, seorang progresif dari Illinois. Keduanya, meskipun berasal dari spektrum ideologi yang berbeda, sepakat dalam kekhawatiran mereka terhadap pengawasan yang meluas. Usulan ini akan diajukan dalam sidang komite DPR untuk membahas RUU reotorisasi program transportasi darat federal senilai $580 miliar selama lima tahun.

Cakupan Amandemen dan Implikasinya

      Amandemen ini, meskipun hanya terdiri dari satu kalimat, memiliki jangkauan yang sangat luas: “Penerima bantuan di bawah Title 23, United States Code, tidak boleh menggunakan pembaca plat nomor otomatis untuk tujuan apa pun selain tol.” Title 23 adalah sumber dana federal yang mencakup sekitar seperempat dari total panjang jalan umum di AS, termasuk sebagian besar jalan raya negara bagian, jalan kabupaten, dan banyak jalan kota tempat kamera ALPR saat ini banyak ditemukan.

      Dengan mengaitkan pendanaan ini dengan larangan teknologi ALPR, amandemen ini secara praktis akan memaksa setiap negara bagian, kabupaten, atau kota yang menerima dana jalan raya federal (yang hampir semuanya melakukannya) untuk memilih antara menghapus kamera ALPR mereka atau membatasi penggunaannya hanya untuk tujuan tol. Langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan pendanaan dapat digunakan untuk mengatur praktik teknologi yang sensitif terhadap privasi.

Kekhawatiran Privasi dan Kasus Penyalahgunaan

      ALPR bekerja dengan mengambil foto setiap plat nomor yang melintas, mencatat waktu dan lokasi, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam basis data yang dapat dicari dan dibagikan antarlembaga serta yurisdiksi. Para advokat privasi telah lama memperingatkan bahwa pengumpulan data plat nomor secara massal ini sama saja dengan sistem pelacakan tanpa surat perintah. Brennan Center for Justice dari New York University School of Law, misalnya, telah mendokumentasikan integrasi data ALPR ke dalam sistem fusi data polisi, yang menggabungkan data plat nomor dengan pengawasan dan pemantauan media sosial.

      Electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi nirlaba hak digital, juga telah mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan, termasuk penargetan masjid di masa lalu dan penyebaran teknologi yang tidak proporsional di lingkungan berpenghasilan rendah. Sebuah laporan WIRED tahun lalu bahkan mengungkapkan bahwa seorang wakil sheriff di Texas telah mencari jaringan ALPR nasional yang saat itu mencakup sekitar 88.000 kamera—untuk melacak seorang wanita karena, menurut catatannya, wanita tersebut “melakukan aborsi.” Ini menyoroti potensi penyalahgunaan data yang sangat sensitif.

Debat Antara Privasi dan Keamanan Publik

      Di sisi lain, para pendukung ALPR, termasuk beberapa penegak hukum, berargumen bahwa teknologi ini merupakan alat penting untuk menjaga keamanan publik. Josh Thomas, juru bicara Flock Group—perusahaan terbesar penyedia jaringan ALPR di AS—mengutip contoh di Austin, Texas, di mana ALPR membantu menangkap tersangka terkait belasan penembakan dan kejahatan lainnya. Thomas menyatakan kekhawatiran bahwa pelarangan ALPR akan membuat petugas penegak hukum kehilangan alat yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan warga.

      Namun, perusahaan seperti Flock Group juga menghadapi pengawasan ketat. Di Illinois, negara bagian yang diwakili oleh Representative García, Menteri Luar Negeri Alexi Giannoulias tahun lalu memerintahkan Flock untuk memutuskan akses data ALPR dari US Customs and Border Protection karena pelanggaran hukum negara bagian. Insiden ini, di mana Flock sempat menyangkal adanya kerja sama dengan lembaga federal, menunjukkan kompleksitas isu privasi data dan transparansi dalam operasi ALPR.

      Mengingat kompleksitas ini, ARSA Technology sebagai penyedia solusi AI dan IoT terkemuka, menekankan pentingnya pengembangan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan privasi. Solusi AI Video Analytics milik ARSA, misalnya, dirancang untuk memberikan wawasan operasional yang dapat ditindaklanjuti untuk berbagai industri tanpa mengorbankan privasi data.

Tantangan Hukum dan Solusi Legislatif

      Pada bulan April, Institute for Justice mengajukan gugatan class action terhadap kota San Jose, California, dan departemen kepolisiannya, dengan tuduhan bahwa jaringan 474 kamera kota tersebut melanggar hak Amandemen Keempat konstitusi AS. Basis data ini, yang merekam lebih dari 360 juta foto pada tahun 2024, dilaporkan dicari sekitar 15.000 kali sehari oleh polisi di seluruh California pada paruh kedua tahun 2025.

      Meskipun pengadilan federal sejauh ini ragu-ragu untuk memutuskan bahwa pencarian ALPR secara kategoris merupakan pencarian yang melanggar Amandemen Keempat (karena anggapan tidak adanya harapan privasi yang wajar di jalan), Congressional Research Service awal tahun ini mencatat bahwa "pengadilan negara bagian dan federal telah memperingatkan bahwa teknologi tersebut dapat melanggar Amandemen Keempat di masa mendatang." Bahkan, satu pengadilan menyarankan bahwa "hari itu mungkin akan segera tiba" mengingat kemajuan pesat dalam teknologi.

      Amandemen Perry-García secara efektif akan menyampingkan masalah konstitusional ini dengan menciptakan pembatasan berdasarkan kekuatan belanja kongres. Ini adalah taktik yang pernah digunakan Kongres di masa lalu, seperti dalam penetapan usia minum alkohol dan standar DUI. Negara-negara bagian tetap memiliki hak untuk menolak dana tersebut, meskipun secara historis hampir tidak ada yang pernah melakukannya. Langkah ini menunjukkan pendekatan pragmatis untuk mengatasi kekhawatiran privasi yang mendesak di era digital.

      (Sumber: WIRED, https://www.wired.com/story/a-bipartisan-amendment-would-end-police-license-plate-tracking-nationwide/)

      Untuk perusahaan yang mencari solusi AI dan IoT yang canggih namun bertanggung jawab, ARSA Technology menawarkan berbagai produk seperti AI Box Series untuk analitik video di lokasi atau Smart Parking System yang berfokus pada efisiensi operasional dan keamanan. Tim ahli kami siap membantu Anda merancang dan menerapkan solusi yang tepat untuk kebutuhan spesifik Anda. Untuk diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi tim ARSA.