Perpanjangan Kontroversial FISA 702: Mempertaruhkan Privasi di Balik Klaim Keamanan Nasional AS

Perpanjangan Kontroversial Program Pengawasan AS: Taruhan Besar bagi Privasi Global

      Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) baru-baru ini merilis draf undang-undang hasil negosiasi untuk memperpanjang program pengawasan yang sangat kontroversial. Program ini, dikenal sebagai Bagian 702 dari Undang-Undang Intelijen Pengawasan Asing (FISA), memungkinkan agen federal untuk mengakses komunikasi warga Amerika tanpa surat perintah. Meskipun RUU yang baru diajukan ini tampak mengandung serangkaian ketentuan pengawasan baru, esensi dari pencarian tanpa surat perintah terhadap komunikasi warga Amerika tetap tidak tersentuh. Hal ini terjadi meskipun pengadilan federal sebelumnya pada tahun lalu menyatakan praktik semacam itu inkonstitusional.

      RUU ini berupaya memperpanjang program yang diperdebatkan selama tiga tahun tambahan. Ini adalah hasil dari kesepakatan yang dicapai dengan pimpinan Partai Republik di DPR, setelah Ketua DPR Mike Johnson gagal mengamankan perpanjangan bersih selama 18 bulan di minggu sebelumnya. Program 702 semakin menjadi sorotan dan kontroversial menyusul sejumlah pengungkapan bahwa agen federal telah menggunakannya untuk mengawasi berbagai pihak, termasuk pengunjuk rasa keadilan rasial, donatur politik, jurnalis, dan bahkan anggota Kongres yang sedang menjabat. Isu kedaulatan data dan kontrol penuh atas informasi menjadi krusial dalam konteks ini, di mana solusi analitik video berbasis AI yang diterapkan secara on-premise memberikan kontrol data yang tak tertandingi, seperti yang ditawarkan oleh ARSA AI Video Analytics.

Mengenal Program FISA Bagian 702

      FISA Bagian 702 dirancang untuk memungkinkan pemerintah AS mengumpulkan intelijen asing tentang non-warga AS yang berada di luar negeri. Namun, kontroversi muncul karena program ini secara tidak langsung memungkinkan pengumpulan data komunikasi warga AS yang berinteraksi dengan target asing. Kemudian, agen federal dapat melakukan pencarian database yang berisi komunikasi ini menggunakan pengidentifikasi warga AS tanpa perlu memperoleh surat perintah terpisah. Praktik ini secara fundamental menantang hak privasi yang dijamin oleh Amandemen Keempat Konstitusi AS.

      Mekanisme pengawasan yang sebelumnya dikreditkan untuk mengekang penyalahgunaan FBI juga telah dibubarkan di bawah pemerintahan saat ini. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah insiden di mana biro tersebut menggerebek rumah jurnalis dan direktur FBI secara terbuka mengancam akan menyelidiki musuh-musuh politik presiden. Penting untuk memahami bahwa kemampuan untuk melakukan pengawasan semacam ini memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, seperti sistem pengenalan wajah tingkat lanjut, yang juga dapat digunakan dalam konteks yang diatur untuk keamanan dan kontrol akses. Face Recognition & Liveness SDK dari ARSA Technology, misalnya, dirancang untuk penyebaran di lokasi dengan kontrol penuh atas data untuk mematuhi regulasi ketat.

"Reformasi" yang Dipertanyakan: Analisis RUU Baru

      Setelah penolakan dari sebagian anggota Partai Republik yang menggagalkan upaya perpanjangan bersih pekan lalu, para pemimpin DPR kembali dengan RUU baru yang berisi beberapa ketentuan yang, pada pandangan pertama, tampak membatasi kemampuan FBI untuk mengakses database 702. Namun, Dilansir dari Wired, reformasi tersebut sebagian besar bersifat "kosmetik", menciptakan kembali fungsi pengawasan yang telah dibubarkan oleh administrasi di tempat lain dan membiarkan wewenang inti FBI untuk mencari komunikasi warga Amerika tanpa surat perintah tidak tersentuh.

• Bagian 2 dari RUU tersebut, misalnya, akan mewajibkan FBI setiap bulan untuk mengirimkan justifikasi tertulis kepada pengacara di Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) untuk setiap kueri yang mereka jalankan terhadap data 702 menggunakan pengidentifikasi warga Amerika. Fungsi ini mirip dengan yang dilakukan FBI sendiri hingga Mei lalu, ketika direktur Kash Patel menutup Kantor Audit Internal (OIA) biro tersebut. Yang penting, kantor ODNI yang mengambil alih pekerjaan ini memiliki staf yang jauh lebih sedikit dari OIA, tidak memiliki kekuatan panggilan paksa (subpoena), dan tidak memiliki wewenang untuk menekan kueri atau data apa pun yang dihasilkannya. Selain itu, para pengacara yang melakukan peninjauan berada di antara karyawan federal karier yang diklasifikasikan ulang oleh Gedung Putih sebagai "at-will" pada bulan Maret, mencabut perlindungan pegawai negeri mereka. Ini berarti seorang pengacara yang menandai kueri yang tidak pantas kini dapat dipecat dengan segera.
• Bagian 3 mengancam karyawan FBI dengan hukuman hingga lima tahun penjara jika "secara sadar dan sengaja" melanggar aturan kueri biro atau memalsukan kepatuhan. Standar "sadar dan sengaja" ini adalah salah satu persyaratan niat terberat dalam hukum pidana dan secara historis menjadi kuburan bagi tuntutan pidana, sangat bergantung pada keinginan Departemen Kehakiman untuk menuntut anggotanya sendiri. Perlu dicatat, tidak ada penyalahgunaan FBI yang didokumentasikan di masa lalu yang tampaknya memenuhi standar ini. Penjelasan biro untuk mengkueri komunikasi para aktivis dan anggota Kongres secara konsisten mengandalkan klaim pelatihan yang tidak memadai atau kesalahan yang tidak disengaja.
• Bagian 4, berjudul "Persyaratan Amandemen Keempat untuk Penargetan Warga Amerika Serikat", melarang perilaku yang sudah ilegal. Ketentuan ini hanyalah "fig leaf" atau daun ara, yang memungkinkan anggota parlemen yang ragu-ragu untuk tampak memilih perlindungan konstitusional, atau, bagi mereka yang tidak membaca lebih jauh dari judulnya, percaya bahwa mereka telah melakukannya.
• Bagian 5 mengarahkan Jaksa Agung AS untuk mencabut aturan yang ada tentang akses Kongres ke pengadilan rahasia yang mengawasi program 702 dan mengeluarkan yang baru dalam waktu 60 hari. Ketentuan ini tidak bersifat "self-executing": akses yang dijanjikan hanya selebar yang Jaksa Agung pilih.

Bagian 6 adalah satu-satunya ketentuan dalam RUU yang memiliki dampak prospektif. Ketentuan ini menghapus bahasa dalam undang-undang saat ini yang memungkinkan seorang supervisor FBI, atau karyawan dengan pangkat yang setara, untuk menyetujui kueri database* 702 menggunakan pengidentifikasi warga Amerika, menyerahkan keputusan tersebut kepada seorang pengacara. Namun, pengacara yang sama ini termasuk dalam kelas karyawan karier yang diklasifikasikan ulang oleh administrasi sebagai "at-will" bulan lalu.

• Bagian 7 memerintahkan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) untuk mengaudit prosedur penargetan program dalam waktu satu tahun dan melaporkan kepada komite intelijen dan yudikatif DPR dan Senat. Audit ini tidak mengikat. Apakah ini menghasilkan sesuatu yang berharga tergantung pada apakah komunitas intelijen memberikan akses nyata kepada GAO ke mekanisme teknis yang seharusnya diperiksa.

Sejarah Dugaan Penyalahgunaan dan Kurangnya Akuntabilitas

      Pengungkapan mengenai penyalahgunaan Bagian 702 telah mencoreng reputasi program ini. FBI terbukti menggunakan wewenang ini untuk mengintai warga AS tanpa dasar yang kuat, mulai dari investigasi terhadap pengunjuk rasa, donatur politik, hingga jurnalis yang kritis terhadap pemerintah. Contoh terkini adalah investigasi terhadap reporter The New York Times, Elizabeth Williamson, setelah artikelnya tentang pacar direktur FBI, di mana agen FBI menggeledah database federal untuk materi tentangnya. Biro tersebut belum menyatakan database mana yang dicari atau apakah ada materi Bagian 702 di antara mereka. Kasus-kasus ini menyoroti risiko inheren dari pengawasan yang tidak terkendali dan pentingnya akuntabilitas yang ketat. ARSA Technology, yang telah berpengalaman sejak 2018, selalu menekankan pentingnya etika, privasi, dan kegunaan yang tertanam dalam setiap desain solusi AI dan IoT untuk berbagai industri.

Perdebatan Politik dan Dampak Terhadap Kebebasan Sipil

      Dukungan Demokrat untuk RUU ini digalang oleh Perwakilan Jim Himes, Demokrat dari Connecticut yang menjabat sebagai anggota terkemuka Komite Intelijen DPR. Himes, anggota "Gang of Eight" yang diberi pengarahan tentang operasi paling sensitif biro tersebut, sebagian besar membenarkan posisinya dengan mengatakan bahwa ia secara pribadi tidak mengetahui adanya penyalahgunaan program di bawah pemerintahan saat ini—sebuah pernyataan yang mengabaikan ketergantungannya pada angka kepatuhan yang dihasilkan oleh kantor pengawasan FBI yang ditutup Patel 11 bulan lalu. Tekanan terhadap Himes dari distriknya terus meningkat, dengan koalisi organisasi Connecticut yang menyerukan dia untuk mundur dari jabatannya.

      Senator Ron Wyden, yang duduk di komite intelijen Senat, menyatakan, “RUU FISA DPR terbaru adalah persetujuan untuk Trump dan Kash Patel untuk memata-matai warga Amerika tanpa surat perintah. Jangan tertipu oleh reformasi palsu. Katakan kepada siapa pun yang mau mendengarkan, warga Amerika perlu menghentikan pengawasan tanpa surat perintah. Alih-alih mengakhiri pengawasan tanpa surat perintah atau menciptakan lebih banyak transparansi tentang mata-mata pemerintah, RUU ini hanya mengharuskan beberapa pejabat administrasi Trump lagi untuk mencentang sebuah kotak. Itu selalu mengarah pada lebih banyak penyalahgunaan, bukan lebih sedikit.”

      Bob Goodlatte, mantan Ketua Komite Kehakiman DPR dari Partai Republik, yang sekarang bergabung dengan Project for Privacy and Surveillance Accountability, mengatakan kepada Wired bahwa ketentuan unggulan RUU yang bertujuan untuk memengaruhi anggota yang ragu-ragu hanya menyatakan kembali perilaku yang "sudah dilarang oleh hukum" dan tidak menciptakan hambatan nyata bagi agen FBI yang bertekad untuk mencari komunikasi pribadi warga Amerika. "Ini adalah kekecewaan," kata Goodlatte. "Tetapi saya senang dengan fakta bahwa 228 anggota DPR memilih pekan lalu untuk menentang perpanjangan bersih dari proposal serupa. Enam puluh persen Partai Republik memilih dua tahun lalu untuk persyaratan surat perintah. Ini masih jauh dari selesai."

Kesimpulan: Menyeimbangkan Keamanan dan Privasi

      Perdebatan seputar perpanjangan Bagian 702 FISA menyoroti konflik abadi antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak privasi individu. Sementara klaim keamanan sering kali menjadi alasan utama, sejarah menunjukkan potensi penyalahgunaan yang meresahkan ketika pengawasan tidak diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan serupa dalam mengimplementasikan teknologi pengawasan atau analitik data. Memilih solusi yang menawarkan transparansi, kontrol data yang ketat, dan kepatuhan terhadap standar privasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan teknologi digunakan secara etis.

      Apakah organisasi Anda membutuhkan solusi AI atau IoT yang memprioritaskan keamanan, privasi, dan akuntabilitas? Jelajahi berbagai penawaran ARSA Technology dan diskusikan kebutuhan spesifik Anda dengan tim ahli kami. Untuk konsultasi gratis, jangan ragu untuk menghubungi tim ARSA.